banggusupacara

Bang GusĀ mengungkapkan hakikat kemerdekaan bagi suatu negara adalah ketika bisa membebaskan rakyatnya dari kemiskinan dan tidak menambah jumlah utang luar negeri. Bang Gus, yang juga Ketua Komisi VII DPR-RI membidangi energi dan lingkungan hidup, mengungkapkan hal tersebut saat menjadi pembina upacara di padepokan Garudayaksa Sei Mencirim yang dihadiri seluruh kader Gerindra termasuk organisasi sayap.

“Jika kita mengaku merdeka maka negara ini harus membebaskan rakyatnya dari kemiskinan. Tapi sejujurnya apa yang terjadi ketika pemerintah menghapuskan berbagai subsidi untuk orang miskin sama artinya tak memihak kelompok marginal tersebut,” katanya.

Gus Irawan Pasaribu yang juga ketua DPD Gerindra Sumut menyatakan garis kemiskinan yang ditetapkan di Indonesia memang berbeda dengan negara dan organisasi dunia lain.

“Garis kemiskinan kita itu ditetapkan oleh badan pemerintah (BPS) dengan penghasilan lebih kurang Rp300 ribu per kapita per bulan,” jelasnya.

Bayangkan dengan penghasilan sebesar itu pemerintah menganggap mereka bukan lagi orang miskin, kata Gus. Dia mengatakan dengan asumsi tersebut garis kemiskinan di Indonesia itu dinilai berdasarkan kebutuhan makanan dan non makanan. “Kategori miskin dari sisi makanan adalah ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsinya 2.100 kalori per kapita per bulan. Kemudian non makanan dilihat dari sandang, papan dan sebagainya,” sebutnya.
Gus mengaku miris ketika pemerintah mencabut subsidi yang diperuntukkan bagi orang miskin. Apalagi hal tersebut dilakuan ditengah munculnya berbagai persoalan kemiskinan di segala bidang.

“Seandainya pemerintah mengukur kemiskinan berdasarkan skala Bank Dunia (World Bank) maka jumlah penduduk miskin kita bertambah dua kali lipat. Saat ini jumlah penduduk miskin berada di angka 10,5 persen dari jumlah penduduk,” ungkapnya.

Selain kemiskinan, Gus juga melihat utang luar negeri berpotensi menjadikan negara ini didikte asing. Utang luar negeri yang sudah lebih dari Rp3.000 triliun membuat Indonesia menjadi ketergantungan dengan bantuan asing. Meski pemerintah selalu menyatakan tidak dapat didikte oleh asing, namun hutang tersebut menurutnya membuat Indonesia tidak memiliki posisi tawar kreditur dalam menguasai berbagai sektor dan sumber daya alam di Indonesia.

Itu sebabnya kita harus mewanti-wanti utang luar negeri. Dulunya kan pemerintah berjanji tidak akan menambah utang luar negeri. Apalagi dengan penarikan subsidi yang totalnya mencapai angka Rp300 triliun dijanjikan untuk sektor produktif,” ujarnya.

Bukti nyata dari rendahnya nilai tawar tersebut dapat dilihat langsung dari berbagai proyek infrastruktur yang masih didanai utang. Jalan tol, kereta api cepat, misalnya, ia ragu apakah ini menjadi jawaban kebutuhan bagi masyarakat miskin atau hanya kalangan menengah ke atas.

Atas kondisi itulah, Gus Irawan mengharapkan agar pemerintah bisa segera melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dan berupaya mengurangi utang luar negeri.

“Bukan menambahnya. Kalau menambah, saya fikir itu sudah dilakukan pemerintah sebelumnya. Harus ada terobosan yang menunjukkan pemerintah sekarang berbeda dengan sebelumnya dalam kebijakan utang luar negeri. Dengan begitu, Indonesia bisa memaknai kemerdekaannya dibuktikan dengan berkurangnya penduduk miskin dan semakin minimnya utang luar negeri,” demikian Gus Irawan

Leave a Comment