banggusirawan

Ketua Komisi VII DPR-RI, H Gus Irawan Pasaribu SE,Ak,MM.Ca mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah dinilai masih belum mampu memperbaiki kondisi ekonomi negeri ini yang kian hari semakin memburuk. Pemerintah juga ternyata gagal menekan besarnya jumlah angka kemiskinan dan pengangguran yang setiap tahun semakin bertambah.

“Angka kemiskinan dan jumlah pengangguran setiap tahun bukannya berkurang, malah bertambah. Masyarakat merasakan kehidupan yang semakin hari kian sulit. Daya beli masyarakat sangat lemah, uang susah dicari. Hal ini adalah cerminan kegagalan pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi negeri ini,” kata Gus Irawan Pasaribu di depan puluhan warga dalam acara kunjungan reses anggota DPR-RI tersebut di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara itu memaparkan, realisasi penerimaan pajak tahun 2014 sekitar Rp 100 triliun, di bawah yang ditargetkan di APBN perubahan. Sedangkan angka realisasi APBN 2014 berdasarkan laporan keuangan pemerintah, penerimaan pajak itu Rp 100 triliun lebih kecil dari yang tadinya direncanakan. Kemudian di 2015, realisasi penerimaan pajak berdasarkan laporan keuangan pemerintah, Rp 248,9 triliun lebih kecil dari yang direncanakan.

“Artinya, di tahun 2014 dan 2015 lalu terjadi defisit anggaran belanja negara yang cukup besar, namun pemerintah tanpa perhitungan yang benar-benar matang malah menaikkan target penerimaan pajak di tahun 2016 menjadi sebesar Rp 1,546 triliun. Target penerimaan pajak yang dicanangkan pemerintah sangat tidak rasional. Walaupun digenjot, jika kondisi ekonomi melemah, penerimaan pajak pun berkurang. Ini yang tidak dipikirkan Jokowi,” pungkas Gus Irawan.

Ditambahkannya, Sri Mulyani yang kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) sejak Rabu (27/07) lalu, memutuskan merombak postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 dengan memangkas belanja negara hingga Rp 133,3 triliun.

“Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa Presiden Jokowi tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangan negara. Pernyataan Sri Mulyani bahwa kondisi ekonomi saat ini dalam keadaan yang tidak baik menunjukkan Presiden Jokowi tidak paham masalah ekonomi, ujar Gus Irawan seraya mengatakan bahwa sebelumnya hanya Fraksi Partai Gerindra di DPR-RI yang menolak pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 dibahas di tingkat I, walaupun Sembilan fraksi juga tetap memberikan catatannya.

Dijelaskannya, dalam RAPBN 2016 tersebut, pendapatan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp 1.822 triliun. Angka ini diperoleh melalui penerimaan pajak Rp 1.546 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 273 triliun, dan penerimaan hibah Rp 2 triliun. Adapun dari sisi belanja, dipatok sebesar Rp 2.095 triliun.

Belanja ini terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.325 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa Rp 770 triliun. Dengan begitu, defisit anggaran pada RAPBN 2016 sebesar Rp 273 triliun. Fraksi Partai Gerindra menolak RAPBN 2016 dibahas di tingkat badan anggaran (Banggar) karena dianggap tidak realistis dan tidak berpihak kepada rakyat.

Target penerimaan pajak sebesar Rp1.539,2 triliun tak mungkin bisa tercapai pada tahun ini sekalipun kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) dilakukan. Menurut Gus Irawan, realisasi penerimaan pajak akan meleset sekitar 14 persen lebih rendah atau akan kurang sekitar Rp 219 triliun dari yang dipatok di Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.

“Artinya, di tahun 2016 ini akan terjadi lagi defisit anggaran sebesar Rp 219 triliun. Hutang negara akan bertambah terus. Belum lagi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya mengakibatkan kondisi ekonomi menjadi semakin buruk, karena angka kemiskinan dan jumlah pengangguran semakin meningkat,” kata mantan Dirut Bank Sumut tersebut.

Leave a Comment