24131438_145601739539836_3172449297548576600_n

Ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup Gus Irawan Pasaribu mengaku berang atas kelangkaan premium di Indonesia termasuk Sumut karena diduga ulah  Pertamina sendiri sebagai penyalur BBM premium dan solar bersubsidi.

Ditemui di Padangsidimpuan kemarin, Gus Irawan Pasaribu terlihat begitu marah atas kelangkaan yang terjadi merata di seluruh Indonesia bahkan Sumut masuk kategori paling parah. Dia lalu memaparkan data kenapa premium menghilang di SPBU-SPBU.

“Begini.  Saya benar-benar marah atas kelangkaan ini. Kita tahu seperti apa permainan Pertamina. Pertamina sebenarnya badan usaha milik negara yang ditugaskan pemerintah menyalurkan premium dan solar bersubsidi,” kata dia.

Pertamina mengemban tugas negara untuk menyalurkan premium bersubsidi sesuai Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Selain itu ada juga Peraturan Menteri ESDM No. 39 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.

“Faktanya di lapangan sekarang terjadi kelangkaan premium hampir di semua daerah. Di Indonesia iya dan paling parah terjadi di Sumut,” jelasnya. Gus Irawan Pasaribu, yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI menambahkan dari data penugasan kepada Pertamina untuk menyalurkan premium selama 2017 harus tersedia 12.500.000 kiloliter premium .

Ternyata sampai Oktober penyalurannya baru 6.023.000 kiloliter atau sekitar 48 persen. “Loh saya terima laporan premium kosong dimana-mana. Lebih parah lagi di Sumut. Harusnya premium bersubsidi sepanjang tahun ini disalurkan Pertamina 1.680.000 kiloliter. Ternyata realisasi penyaluran di Sumut hanya 492.000 kiloliter atau 29 persen. Tak sampai 30 persen. Ini pertanda apa,” jelasnya.

Gus menuding Pertamina mengangkangi penugasan negara. Melakukan tindakan sendiri dengan mengarahkan agar premium hilang kemudian masyarakat beralih ke Pertalite.

“Padahal sebenarnya masyarakat masih mencari premium,” jelasnya.

Saat rapat dengar pendapat dengan Pertamina beberapa waktu lalu, dia menanyakan kenapa BBM langka karena terindikasi permainan SPBU. “Ya saya waktu itu seperti membela Pertamina bahwa kelangkaan ulah pengusaha SPBU. Karena margin mereka saat menjual premium bersubsidi Rp275 per liter. Sementara kalau mereka jual Pertalite dapatnya Rp325 per liter. Itu diamini oleh Direktur Pemasaran Pertamina,” sebutnya.

Faktanya sekarang ketahuan yang tidak menyalurkan premium bersubsidi Pertamina sendiri karena realisasi yang harusnya disediakan tidak tersalur efektif. “Kenapa premium langka. Terjawab sudah. Karena disengaja Pertamina. Fakta lho. Saya baru selesai reses keliling daerah pemilihan. Malah banyak aduan pengusaha SPBU  yang  kecewa karena tidak mendapat kuota premium. Yang saya kira tadi permainan pengusaha yang ingin margin lebih besar ternyata dari pertamina sendiri,” jelasnya.

Kondisi itulah yang membuat Gus Irawan marah atas pembangkangan Pertamina mengemban tugas negara. “Kalau caranya seperti ini berarti memaksa konsumen memakai Pertalite. Padahal dalam rapat kita dulunya, pertalite hanya opsi. Atau piihan. Siapa yang mau beli silakan. Tapi premium tetap disediakan. Sekarang mereka mendisain agar masyarakat membeli pertalite memaksa lewat menghilangkan pasokan premium,” ungkapnya.

“Bagi saya Pertamina melakukan pembangkangan terhadap perintah negara. Pemerintah yang atur. Tidak ada alasan Pertamina memaksa masyarakat. Sekali lagi ini adalah penugasan negara,” jelasnya.

Bahkan, kata dia, dalam reses kali ini laporan yang sampai kepadanya bukan saja kelangkaan premium tapi juga solar. Solar bersubsidi pun mulai hilang di banyak SPBU. Sehingga mau tak mau masyarakat harus membeli dexlite. Bagian strategi Pertamina mengalihkan lagi ke dexlite. Lagi-lagi caranya tidak fair,” jelasnya.

Gus Irawan mengaku lebih kecewa saat reses keliling daerah ternyata stok premium kosong. “Pertamina sengaja menahan stok sudah pembangkangan perintah negara. Didisain secara nasional pula. Dan lihat makin miris kita ketika realisasi pengadaan di Sumut lebih rendah. Mereka melakukan praktik tangan besi, memaksa masyarakat pakai pertalite,” katanya menambahkan.

Dia menceritakan saat reses ke Tapanuli Utara ternyata tidak ada premium. “Saya cek data. Ternyata realisasi penyaluran premium di sana hanya empat persen. Ini gila. Masa sebegitunya mereka membuat Taput kehilangan pasok premium subsidi,” ungkapnya.

Begitupula saat Gus Irawan melanjutkan perjalanan ke Asahan. “Di sini realisasinya hanya delapan persen. Kondisi Sumut ini sangat memprihatinkan, ini tanggung jawab Pertamina MOR 1. “Masyarakat bisa menuntut Pertamina sebagaimana menuntut PGN yang dilaporkan ke KPPU dan sudah putusan. Saya tidak tahu apakah persoalan ini diketahui Direktur Utama. Memang ini  tanggung jawab Direktur Pemasaran. Kita tahu Pertamina Dirutnya berasal dari luar. Komitmen manajemen internal terhadap dirut dari luar rendah. Kondisi serupa juga sebelumnya  dialami Pak Dwi Sucipto yg juga berasal dari luar. Dijajaran Direksi Pertamina ada kubu-kubuan. Bahkan ada direksi yang tidak berkiblat ke Dirut malah ke orang yang sudah mantan,” jelasnya.

Gus Irawan menilai jajaran manajemen Pertamina memang tidak solid dan harus jadi perhatian pemerintah. “Bandingkan dengan PLN misalnya. Dirut PLN itu juga dari luar tapi mereka solid sehingga mampu melakukan transformasi besar-besaran. Beda dengan Pertamina yang tidak mau berubah, dan faktanya sekarang kinerjanya lebih buruk,” jelasnya.

Ketua Komisi VII tersebut menjanjikan akan memanggil Pertamina berikut jajara direksi untuk mendalami semua masalah yang terjadi saat ini terutama soal kelangkaan premium. “Malah kita agendakan membentuk panja (panitia kerja) di Komisi VII. Termasuk panja premium dan komoditas lain. Karena coba lihat juga, ini gas 3 kg langka dimana-mana. Jadi kalau ada panja gerakan kita lebih luwes untuk mengawasi dan mengoreksi Pertamina,” tuturnya.

Leave a Comment